JAKARTA – 3 NOVEMBER 2026 – Kompas 1 net – Beredar operasi senyap div propam polri yang melakukan penangkapan terhadap sejumlah Jenderal Polisi yang dianggap melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah petinggi istana membuka tabir gelap adanya perang pengaruh di internal polri pasca digantinya Kapolri sebelumnya jendral Pol. Listyo oleh Jenderal Polisi Suyudi. Hal ini sungguh mengejutkan karena mantan Kapolri sebelumnya Jendral Polisi Listyo Prabowo menjadi salah satu Jenderal yang ditangkap. Namun sampai saat ini pihak mabes polri belum memberikan penjelasan dan klarifikasi atas kejadian tersebut. Hal ini yang menjadi perhatian dan tanda tanya publik mengenai kebenaran atas kejadian/peristiwa tersebut. Satu hal yang menjadi pelajaran atas peristiwa dan kejadian tersebut merupakan saling serang di tubuh internal kepolisian atas perubahan kepemimpinan kondisi politik yang sedang terjadi.
● Operasi “bedol deso” pertama Kapolri Suyudi.
Modal politik yang kuat menjadikan Jendral Polisi Suyudi sebagai Kapolri dalam waktu yang singkat dan sangat kuat, ini yang menjadikan kepemimpinan Jendral Polisi Suyudi dihari pertama melakukan penggantian terhadap ratusan pejabat polri diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu menjadi tsunami di internal tubuh kepolisian yang menimbulkan berkah bagi personil kepolisian yang naik pangkat/jabatannya dalam penugasan baru, namun menjadi musibah bagi anggota/personil yang turun jabatan/downgrade atas perubahan yang terjadi. Dampak dari “bedol deso” tersebut menciptakan gesekan internal dan kecemburuan bahkan tindakan pembangkangan, apalagi masih terdapat matahari kembar dimana eks Kapolri sebelumnya masih bertugas atau belum pensiun. Tentunya perang pengaruh masih terjadi di internal tubuh kepolisian apabila kondisi seperti ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya.
● Operasi penggembosan Kapolri Suyudi pada acara Deklarasi sumpah pemuda yang digelar polda metro jaya.
Aksi demonstrasi mahasiswa pada tanggal 28 Oktober 2026, diwarnai dengan aksi tandingan yang dikemas dengan Deklarasi sumpah pemuda pada tanggal 29 Oktober 2026 yang dimotori oleh Polda Metro Jaya dan Rafi Ahmad sebagai trend setter serta motor dari acara tersebut. Namun acara tersebut menjadi boomerang bagi Polri dan Rafi ahmad karena penuh rekayasa dan manipulasi karena diisi oleh mahasiswa gadungan dan disponsori polda metro jaya sehingga menjadi pergunjingan serta cemoohan masyarakat.
● Operasi “downgrade citra Kapolri” lewat penggerebekan pesantren Halimatul quran sioarjo.
Kasus penggerebekan pesantren putri halamatul quran, sidoarjo pada dini hari menyisakan perhatian dan tanda tanya publik dimana operasi tersebut terkesan “lebay” Dan sok powerful dan seolah2 membangunkan narasi islamofobia terhadap institusi polri, tentu hal ini bukan sekedar masalah kamtibmas namun lebih merupakan penurunan dan pengrusakan citra Kapolri Jendeal Polisi Suyudi dihadapan umat islam di Indonesia. Bagaimana mungkin perintah pasukan lengkap untuk menangkap teroris dikerahkan untuk mengepung pondok pesantren putri yang berisi beberapa orang santriwati yang sedang terlelap tidur. Hal inilah yang menjadi kejanggalan dan perlu diusut tuntas oleh Kapolri Jendral Suyudi.
● Operasi senyap div propam Polri sebagai serangan balik Kapolri Jendral Polisi Suyudi
Saat ini masyarakat dikejutkan dengan isu penangkapan sejumlah Jenderal Polisi yang dianggap melakukan penyadapan terhadap presiden serta pejabat yang bertugas di istana. Dari sisi internal kepolisian hal ini merupakan serangan balik dan perang pengaruh Kapolri Jend. pol Sudyudi untuk menghapus adanya matahari kembar di institusi kepolisian. Apalagi memanasnya situasi politik dalam dan luar negeri mensyaratkan loyalitas Kapolri terhadap presiden sebagai satu-satunya secara sah dan konstitusional sebagai atasan Kapolri.
● Operasi pamungkas Kapolri Jendral Pol. Suyudi periksa dan tangkap Wapres Gibran.
Penertiban dan penegakan kepatuhan internal kepolisian dalam menyokong kepemimpinan Jendral Pol. Suyudi sebagai Kapolri nampaknya belum tuntas apabila agenda pemeriksaan dan penangkapan Wapres gibran serta penyelenggara pemilu yang melakukan skandal rekayasa, manipulasi serta penipuan ijazah SMA gibran tidak dilakukan. Karena penuntasan kasus tersebut merupakan titik awal meningkatkan kepercayaan publik maupun internasional sebagai puncak penegakan hukum yang berdampak pada stabilitas politik dan keamanan serta iklim investasi di era presiden prabowo subianto.
YaserHatim
SalamIndonesiaRaya 🇲🇨
