PARIS, Kompas1.net – Ratusan ribu orang turun ke jalan di Prancis untuk memprotes kenaikan biaya hidup, kegagalan layanan publik, dan reformasi pendidikan, Sabtu (17/10/2026). Aksi yang berpusat di Paris dan sejumlah kota besar ini diwarnai bentrokan, gas air mata, dan aksi pembakaran.
Otoritas Prancis menyebut sekitar 550.000 orang berdemonstrasi di seluruh Prancis, termasuk 110.000 orang di Ibu Kota Paris. Aksi ini dipelopori oleh pelajar SMA dan mahasiswa yang menuntut perbaikan sekolah yang rusak, kelas yang penuh sesak, dan kekurangan guru, namun meluas menjadi gerakan lintas kelas.
Di Place de la Republique, Paris, Patung Marianne yang menjadi simbol Republik Prancis dipakaikan rompi kuning oleh massa. Wajah tiga patung alegori Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan di bawahnya dicoret dengan air mata hitam, sementara gas air mata memenuhi alun-alun.
Gerakan ini menyatukan berbagai kelompok, mulai dari sisa gerakan “Yellow Vests” atau Rompi Kuning yang mengguncang Prancis pada 2018, pelajar, mahasiswa, guru, orang tua, perawat, pemadam kebakaran, aktivis iklim, hingga petani. Konfederasi serikat buruh CGT juga mendukung aksi dengan tuntutan kenaikan upah dan pensiun serta perlindungan layanan publik.
“Semua orang berkumpul meminta pemerintah untuk terakhir kalinya mendengarkan kami karena apa yang terjadi tidak baik-baik saja. Kami di sini karena ingin merebut kembali hak-hak kami,” kata seorang siswi SMA peserta aksi di Paris.
Bentrokan pecah setelah siang hari. Sejumlah massa melempar petasan kembang api ke arah polisi, membakar satu mobil dan kios koran. Polisi anti huru-hara membalas dengan gas air mata dan granat kejut. Aroma gas air mata tercium hingga beberapa blok jauhnya.
Di luar Paris, kerusuhan juga terjadi. Di Marseille demonstran menerobos balai kota dan menjarah toko, di Lyon kantor pariwisata dilaporkan dibakar. Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut setidaknya 400 orang ditangkap setelah insiden kekerasan di Paris, Marseille, Rennes, Toulouse, dan Angers.
Pemerintah Prancis menyebut aksi kekerasan dilakukan oleh kelompok “ultra-kiri” dengan upaya penjarahan, konfrontasi dengan aparat, dan pembakaran fasilitas umum.
Aksi ini menjadi puncak akumulasi frustrasi atas pajak tinggi, utang nasional yang membengkak, dan defisit anggaran yang membuat biaya pinjaman pemerintah Prancis naik ke level tertinggi dalam 20 tahun terakhir.
Protes sendiri bermula pada pertengahan September di sebuah SMA di Creteil, pinggiran Paris, sebelum seruan di media sosial untuk menghidupkan kembali gerakan Yellow Vests membuatnya meluas secara nasional.
Presiden Emmanuel Macron pada Jumat (16/10) menyerukan ketenangan. “Ada hak konstitusional untuk protes dan mengekspresikan diri. Tetapi hak ini datang dengan kebutuhan untuk menghormati. Menghormati orang, menghormati properti, dan karena itu komitmen untuk tidak menghina atau menghancurkan,” ujarnya di Brussels.
Sumber: Al Jazeera / AFP / Reuters – 17 Oktober 2026
