Advertisement
Pekanbaru | Kompas 1 Net -Akhirnya, presiden Jokowi mencabut larangan ekspor CPO. Menyikapi itu, pakar lingkungan Dr.Elviriadi menyatakan bimbang dengan kedaulatan pangan indonesia dan menilai substansi pencabutan tersebut belum tersentuh.
Dilansir kru Kompas1net.com pada Rabu siang (25/5/22), Dr.Elv tak dapat menyembunyikan rasa prihatin.
“Terus terang saya prihatin. Substansi persoalan larangan pak Jokowi itukan agar birokrasi negara berbenah. Bukan saja menangkap para mafia migor, tetapi membenahi tata kelola dan hilirisasi, ” ucapnya.
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu menilai ada kendala struktur politik menghadang Presiden Jokowi.
“Jadi struktur politik yang tak mendukung ide ide kerakyatan Jokowi. Mereka tak mau mengurangi penguasaan lahan monokultur sawit yang membuat palawija dan kedaulatan pangan kita terancam. Mereka juga tak mau kebijakan ekonomi nasional diarahkan pada rakyat. Itu para elit politik yang remote, ” beber Mantan aktivis 98.
Namun begitu, akademisi yang kerap jadi ahli dipengadilan itu, cabut ekspor CPO melegakan petani gurem di desa.
“Syukur jugalah dicabut, harga sawit rakyat pulih. Pak Jokowi harus gunakan powernya secara lebih mendasar. Struktur politik itulah yang membelenggu beliau. Kalau dibiarkan, tak ada perubahan apa apa lah. Alamat kepunanlah nak punya industri hilir, yang ada hutan gundul temakol lari masuk lumpur. Kepunan telouw temakol-lah, Wak! ” pungkas peneliti gambut yang istiqamah gundul kepala demi hutan tropis.***
Red
