JAKARTA, Kompas 1 net – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan berdaya saing global.
Hal itu disampaikan Menkeu saat menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU PFII, Selasa (21/7/2026) di Jakarta.
“RUU tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global,” ungkap Menkeu.
Menurut Menkeu, kehadiran PFII bukan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang sudah ada. Melainkan untuk melengkapi dengan ekosistem keuangan kelas dunia yang mampu menarik investor global dan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan nasional.
Menkeu menjelaskan, PFII dibangun melalui 3 pilar utama:
1. Peningkatan akses modal dan investasi
2. Penguatan inovasi dan tata kelola keuangan
3. Penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya nasional
Pokok-pokok peraturan dalam RUU ini mencakup:
Ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, kegiatan usaha, kelembagaan, lembaga arbitrase PFII, pengadilan PFII, dukungan pemerintah pusat dan daerah, fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain, serta kekhususan pada PFII.
Menkeu berharap DPR RI dapat menyetujui RUU PFII sebagai bentuk komitmen bersama membangun arsitektur baru sektor keuangan Indonesia.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanat rakyat, demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” tutup Menkeu.
_`Kemenkeu RI`_
