Duri, Bengkalis, Kompas 1 net — Ketua Umum KAMMI Duri, Efri Su’if, mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Duri dan sekitarnya. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut bukan lagi isu pelanggaran perorangan, melainkan kejahatan terorganisir yang harus ditindak secara tegas.
Sungguh Ironi klasik yang melanda kota Duri : kota yang berjuluk “kota minyak”, tetapi warganya harus antre panjang hanya untuk mendapatkan solar subsidi. Ini bukan drama, ini kenyataan. Dan lebih memalukan lagi, ini bukan pertama kali terjadi.
Di lapangan, masyarakat menyaksikan sendiri kendaraan yang sama bolak-balik di SPBU, mengisi dalam jumlah besar, lalu hilang entah ke mana. Ada pula gudang-gudang penyimpanan yang dengan santai menampung jerigen—seakan-akan BBM subsidi itu titipan pribadi, bukan hak rakyat.
Lucunya, setiap kelangkaan terjadi, selalu ada alasan standar: “pasokan berkurang”, “pengiriman terlambat”, atau “kendala teknis”. Entah mengapa, alasan-alasan itu hanya muncul ketika para pelangsir sedang panen. Aneh? Tidak juga. Polanya sudah terlalu lama dan terlalu jelas untuk disebut kebetulan.
Dari sejumlah temuan dan operasi aparat hukum mengungkap berbagai bentuk penyelewengan BBM bersubsidi di Bengkalis. Dalam sebuah operasi di Jalan Lintas Duri–Dumai km 18 Kecamatan Bathin solapan Bengkalis pada tahun 2024, aparat menemukan 14 jeriken berisi solar yang diduga akan disalurkan secara ilegal. Temuan serupa juga terjadi di beberapa rumah-ruko dan gudang yang dijadikan lokasi penampungan BBM jenis pertalite, solar, pertamax, dan dexlite.
Menurut Efri, aktivitas tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat. Kelangkaan BBM subsidi di beberapa SPBU Duri dalam beberapa waktu terakhir, yang menyebabkan antrean panjang kendaraan, dinilai sebagai sebagian dari dampak aktivitas penimbunan ilegal tersebut.
“Ini Pengkhianatan terhadap Rakyat”
Dalam pernyataan tertulisnya, Efri mengecam keras para pelaku penimbunan yang disebutnya mengabaikan keselamatan publik dan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar pelanggaran kecil. Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Penimbunan BBM bersubsidi adalah kejahatan sistemik yang menggerogoti hak masyarakat kecil dan merusak tatanan ekonomi daerah,” ujar Efri.
Ia juga menyoroti adanya oknum-oknum yang diduga terlibat dalam rantai distribusi, termasuk penadah dan pemilik gudang penimbunan ilegal.
“Mereka berani bermain karena pengawasan masih lemah. Penimbunan di gudang dan rumah penduduk adalah tindakan ceroboh dan berbahaya. Jika terjadi ledakan atau kebakaran, nyawa warga yang menjadi korban.”
Kerugian Negara dan Ancaman Keselamatan
KAMMI Duri menilai bahwa praktik penimbunan BBM ini menyebabkan potensi kerugian negara yang besar akibat penyalahgunaan subsidi. Selain itu, ancaman keselamatan semakin meningkat karena banyak lokasi penampungan ilegal berada di area permukiman padat.
Para pelaku terancam hukuman berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta tambahan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.
Tuntutan KAMMI Duri kepada Pemerintah dan Aparat Hukum
Melihat seriusnya situasi ini, KAMMI Duri menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum :
– Audit total distribusi BBM bersubsidi di Bengkalis, khususnya Duri, untuk mengidentifikasi titik-titik penyelewengan.
– Penindakan tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum SPBU, pemilik gudang, dan pihak lain yang terlibat.
– Transparansi kuota BBM di SPBU untuk mencegah manipulasi dan memudahkan pengawasan publik.
– Penutupan dan penertiban lokasi penimbunan ilegal yang berada di kawasan permukiman karena berbahaya bagi keselamatan warga.
Efri menegaskan bahwa KAMMI Duri akan terus mengawal isu ini hingga benar-benar ditangani secara sistemik oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“KAMMI Duri tidak akan tinggal diam. Negara tidak boleh kalah dari mafia BBM. Kami akan mengawal, mengumpulkan data, dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada pelaku lapangan saja,” tegasnya.
KAMMI Duri juga membuka ruang kolaborasi bagi semua dalam membongkar segala kebusukan mafia BBM, terutama bagi masyarakat untuk melaporkan lokasi-lokasi dugaan penimbunan BBM guna membantu penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Editor: Redaksi
