Pekanbaru, Kompas 1 net –Pembangunan ruang kelas baru di SMP Negeri 43 Pekanbaru yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan tajam. Hasil investigasi awak media di lapangan beberapa hari lalu menemukan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan.
Terpantau sejumlah kolom praktis yang sudah dicor terlihat miring, bahkan bekisting untuk kolom lain yang sedang dipasang pun tampak tidak tegak. Temuan lebih serius terjadi pada kolom berukuran 20×25 cm yang hanya dipasangi 6 batang besi berdiameter 12 mm. Padahal, jika merujuk pada ketentuan SNI 2847:2019, kebutuhan minimalnya adalah 8 batang besi diameter 12 mm. Artinya, terjadi kekurangan 2 batang besi pada setiap kolom—sebuah indikasi bahwa standar teknis diabaikan.
Ironisnya, ketika dimintai klarifikasi terkait gambar bestek pembangunan, Kepala Sekolah SMPN 43 Pekanbaru Zuraida, M.Pd justru mengaku tidak memegangnya dan meminta awak media menanyakan langsung kepada pengawas. Saat diminta nomor kontak pengawas, Zuraida menolak memberikannya dengan alasan bisa diminta ke Dinas Pendidikan.
Menurut pengakuan Zuraida, pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mulai dari Kadisdik Maskur Tarmizi, Kabid Multi Feri, hingga Kasi Indra Yana, bahkan tenaga ahli dari Politeknik Bengkalis, sudah meninjau langsung proyek tersebut. Namun anehnya, fakta lapangan tetap menunjukkan adanya pengerjaan yang diduga jauh dari standar.
Lebih disayangkan lagi, ketika disinggung mengenai temuan kolom miring dan dugaan lemahnya pengawasan, Zuraida malah balik mempertanyakan apakah awak media sudah meminta izin terlebih dahulu kepadanya atau guru. Sikap defensif ini justru menimbulkan kesan ingin menutupi informasi itu kepada awak media yang melakukan tugas sosial kontrol.
Tak hanya Zuraida itu, awak media juga mencoba mengkonfirmasi Kasi SMP Disdik Pekanbaru, Indra Yana, namun pesan yang dikirim tidak direspons sama sekali. Sikap bungkam ini makin memperkuat dugaan bahwa ada persoalan serius yang sengaja ditutup-tutupi.
Berdasarkan fakta tersebut, saran awak Tim awak media publik tentu berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan transparan. Jangan sampai program pembangunan yang menelan anggaran milyaran rupiah dan digadang-gadang untuk meningkatkan mutu pendidikan justru berakhir menjadi pekerjaan asal jadi yang merugikan masyarakat dan mencoreng program pemerintah (Ade bule tim)
