Jawa Tengah, Kompas 1 Net – Presiden Joko Widodo memaparkan penyebab masih tingginya harga pupuk di Tanah Air. Presiden menilai hal tersebut dikarenakan kebutuhan pupuk nasional sebanyak 13 juta ton masih belum bisa terpenuhi.
“Supaya Bapak, Ibu semuanya tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton seluruh Tanah Air Indonesia, 13 juta ton. Di Indonesia baru bisa berproduksi 3,5 juta ton,” jelasnya dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Areal Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat, 10 Maret 2023.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih melakukan impor sejumlah 6,3 juta ton pupuk. Namun, jumlah tersebut juga dinilai masih belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk nasional.
_”Sisane_ ada dari impor 6,3 juta ton berarti _nembe pinten niku_? Kira-kira 9 juta ton, 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton,” ucapnya.
Selain itu, Kepala Negara menuturkan kegiatan impor bahan baku atau pupuk juga terkendala oleh perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina, yang merupakan negara importir pupuk ke Indonesia.
“Problemnya sekarang supaya Bapak Ibu tahu kita banyak impor bahan atau pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. _Pun pirso? Sak niki_ Ukraina sama Rusia lagi. Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia, negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali,” tandasnya.
Melihat hal tersebut, Presiden menyebut bahwa tingginya harga pupuk di Tanah Air disebabkan karena jumlah pupuk yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang ada.
“Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus _pripun_? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik, problemnya di situ,” jelas Presiden.
Oleh karenanya, untuk mendorong pemenuhan pupuk tersebut, pemerintah mengoperasikan kembali PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) guna menambah kapasitas produksi pupuk nasional.
“Bulan yang lalu Pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570 ribu ton,” kata Presiden.
“Sudah berproduksi 570 ribu ton tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan,” sambungnya.
Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
