ROHUL (Kompas1.Net) Forum Anak Kemenakan Kabupaten Rokan Hulu, mempertanyakan transparansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Pengelolaan Aset Daerah.
Forum Anak kemenakan menduga, Banyak Aset Daerah baik berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak yang saat ini entah dimana keberadaannya.
“Di Usia Rokan Hulu yang ke 24, kami dari anak forum anak kemenakan ingin mengetahui Aset-aset mana saja yang menjadi milik Pemkab Rohul” Cakap Koordinator Diskusi Forum Anak Kemenakan Rokan Hulu Heri Ismanto.
Heri mengatakan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, diminta transparan membuka kepada publik apa-apa saja Daftar aset yang saat ini menjadi milik daerah.
Apalagi, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia secara formal mengamanahkan pengelolaan keuangan negara termasuk aset daerah itu harus di kelola secara transparan, Akuntabel dan Partisipasi sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
“Jadi jelas undang-undang 17 Tahun 2003 menekankan adanya transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi Kami tidak ingin mendengar ada pejabat daerah ini yang menyebut upaya kami mendorong transparansi data aset adalah upaya mencampuri urusan pemerintah, karena negeri ini bukan perusahaan swasta yang di kelola pejabat tertentu ” tegas Heri.
Sebagi langkah mendorong terwujudnya transparansi Pemkab Rohul dalam pengelolaan Aset Forum Diskusi Anak Kemenakan Rokan Hulu telah Melayangkan Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk membuka informasi Catatan Daftar Kepemilikan Aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
“Tujuan dari Surat tersebut, selain dari penelitian ilmiah, agar bisa menjawab informasi ditengah masyarakat tentang simpang siur nya Data Aset Pemerintah Daerah yang banyak diduga dikuasai oleh oknum, dan kuat nya indikasi manipulatif laporan Aset Rohul yang bergerak seperti kendaraan dinas salah satu nya “. Ucap Heri.
Heri menambahkan langkah mendorong terwujudnya transparansi pengelolaan aset hendaknya jangan di salah tafsir kan mengingat akan masuk nya tahun politik.
